Background

Background

Silahkan klik beberapa gambar di bawah ini

  • image1
  • image2
  • image3
  • image4
  • image2
  • image1
  • image4
  • image3

 Kelompok 5

Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Wanda Anindita (27211355)

7. Pengaruh pajak terhadap inflasi.
    Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Dalam hal ini pemungutan pajak haruskah adil, dan tidak mengganggu perekonomian di negara tersebut. Jika pajak yang dipungut terlalu tinggi, maka perekonomian akan terganggu, perusahaan yang kapsitasnya kecil akan mengeluarkan biaya yang tidak sebanding dengan pendapat yang mereka dapat dan ini akan menimbulkan banyak karyawan yag akan dikeluarkan dari perusahan tersebut, maka akan terjadi pengangguran. Pengangguran yang terjadi ini akan menimbulkan inflasi. Sebaliknya jika pajak yang dipungut terlalu kecil, perekonomian juga akan terganggu. Tidak akan terjadi keseimbangan, perusahaan besar akan semakin besar, perusahaan kecil akan kalah saing dengan perusahaan besar. Jika sudah demikian perusahaan kecil tidak akan laku di pasar dan akan ada banyak pegawai yang kehilangan pekerjaan juga, akan terjadi inflasi juga.
     Maka yang baik adalah pajak yang seimbang, semuanya disesuaikan dengan kemampuan setiap individu atau setiap perusahaan itu sendiri. Seperti syarat yang diatas, pemungutan pajak harus adil dan tidak menggangu perekonomian di negara tersebut.


15. Equilibrium Price and Quantity (Effects of Supply and Demand). Kurva nomer 5 :


       Kurva diatas menunjukan perubahan titik kesimbangan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan terhadap kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva diatas menunjukan adanya perubahan harga kesimbangan terhadap kuantitas keseimbangan. Jika kurva permintaan bergeser ke kanan, itu disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin tinggi pula permintaan dan kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Jika kurva penawaran bergeser ke kiri, itu disebabkan oleh adanya kenaikan harga bahan baku, pajak dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, karena perubahan-perubahan tersebut terjadi secara bersamaan maka akan mempengaruhi titik keseimbangan harga tetapi tidak mempengaruhi titik keseimbangan kuantitas.


Mata Kuliah Teori Ekonomi 1 - Dr. Prihantoro
1. Sebutkan dan jelaskan lapisan-lapisan sistem Unix !
Jawab :
a)      Lapisan sistem hardware : lapisan yang paling dalam yang terdiri dari komputer dan piranti pendukungnya seperti disk, tape, printer dll . 
b)      Lapisan kernel : merupakan sejumlah program yang menangani secara detail sumber daya komputer, mengorganisir sistem file dan mengurus disk dan tape (otak dari sistem operasi) . 
c)      Lapisan Utilitas : lapisan yang berfungsi untuk melakukan akses system bagi pemakai.
d)     Lapisan shell : Lapisanyang berfungsi untuk penghubung system dan pemakai, menerjemahkan dan melaporkan kepada kernel apa yang harus dilakukan .
2. Sebutkan dan jelaskan kemampuan sistem operasi Unix !
Jawab :
a. Multi user Sistem : dapat digunakan oleh lebih dari satu orang pada satu waktu. 
b. Multi tasking : dapat melakukan beberapa tugas atau proses pada waktu yang bersamaan . 
c. Portabilitas : dapat dengan mudah dipakai ke system operasi yang lain .
d. Sistem file hirarki : Memungkinkan pemakai mengorganisasikan informasi atau data dalam bentuk struktur pohon (tree) yang terdiri dari file dan direktori .

3. Jelaskan otoritas masing-masing pemakai sistem operasi Unix/Linux !
Jawab :
  1. Kelompok yang dapat mengakses suatu file termasuk direktori pada Unix dibagi menjadi 3 bagian :
    • Owner, pemakai yang menciptakan file / direktori bersangkutan
    • Group, kelompok sejumlah pemakai yang mempunyai hak sama
    • Other, semua pemakai diluar Owner dan Group
  2. Pemakai berdasarkan wewenang terhadap sistem
    • Superuser, pemakai dengan wewenang tertinggi yang dapat melakukan apa saja terhadap system.
    • Pemakai biasa, pemakai yang mempunyai hak terbatas terhadap home direktori masing-masing
  3.  Jenis Ijin Akses
    • Read (R)
    • Write (W)
    • Execute (X) 
    pada penerapannya ada perbedaan makna antara file dan direktori

4. Jelaskan dan berikan 5 contoh perintah di Unix/Linux !
Jawab :
  1. mkdir : digunakan untuk membuat direktori atau file
  2. cd : digunakan untuk berpindah direktori atau file
  3. cd .. : digunakan untuk berpindah ke direktori induk
  4. rmdir : digunakan untuk menghapus direktori
  5. cp : digunakan untuk membuat salinan file

5. Buatlah direktori dengan menggunakan perintah Unix/linux dengan susunan direktori dibawah ini :


Jawab :
root@ubuntu[/]$ sudo su
root@ubuntu[/]# home
root@ubuntu[/home]# mkdir UNIVERSITAS
root@ubuntu[/home]# cd UNIVERSITAS
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS]# mkdir FILKOM
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS]# cd FILKOM
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS/FILKOM]# mkdir SI SK
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS/FILKOM]# cd ..
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS]# mkdir FE
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS]# cd FE
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS/FE]# mkdir AK MA
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS/FE]# cd ..
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS]# mkdir FTI
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS]# cd FTI
root@ubuntu[/home/UNIVERSITAS/FTI]
Menurut saya strategi ini adalah strategi yang cocok untuk Indonesia agar perekonomian di Indonesia semakin maju. Dengan strategi seperti ini, setiap wilayah di Indonesia akan terperhatikan dan tidak ada lagi wilayah yang "terbelakang". Yang salah dari sistem perekonomian di Indonesia saat ini adalah pemusatan pada satu wilayah sehingga banyak daerah di luar pusat pemerintahan yang perekonomiannya masih rendah.
Inti dari konsep ini adalah menekankan peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu. Maksudnya adalah setiap wilayah merencakan untuk membangun wilayahnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah pusat haruslah menopang setiap rencana yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Setiap daerah akan memiliki programnya masing-masing yang sesuai dengan daerah itu sendiri agar warganya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Karena pada dasarnya hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional.  
Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan   yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek perta¬hanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa ke-adilan bagi seluruh rakyat.
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan, antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan materiil dan spiritual.
Pembangunan yang merata materiil adalah perwujudan Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi hams serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh lebih banyak orang.
Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.[1] Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ada banyak cara untuk mengukur tingkat inflasi, dua yang paling sering digunakan adalah CPI dan GDP Deflator.
Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%—30% setahun; berat antara 30%—100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.
Pemerintahan pada masa orde lama dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Masa pasca Kemerdekaan (1945-1950)
Pada masa awal kemerdekaan, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk, yang antara lain disebabkan oleh :
1.     Inflasi yang sangat tinggi, hal ini disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javashe Bank ,mata uang pemerintah Hindia Belanda,dan mata uang pendudukan Jepang. Pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang. Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
2.     Adanya blockade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.
3.     Kas Negara kosong
4.     Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi,antara lain :
1.     Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan IR. Surachman pada bulan Juli 1946.
2.     Upaya menembus blockade dengan diplomasi beras ke India (India merupakan Negara yang mengalami nasib yang sama dengan Indonesia yaitu sama-sama pernah dijajah, Indonesia menawarkan bantuan berupa padi sebanyak 500.000 ton dan India menyerahkan sejumlah obat-obatan kepada Indonesia),mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blockade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
3.     Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.
4.     Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif.
5.     Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik (mengikuti Mazhab Fisiokrat : sektor pertanian merupakan sumber kekayaan).
b. Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Permasalah ekonomi yang dihadai oleh bangsa Indonesia masih sama seperti sebelumnya. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
1.     Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada kabinet ini untuk pertama kalinya terumuskan suatu perencanaan pembangunan yang disebut Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
2.     Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. (Kabinet Sukiman)
3.     Sistem ekonomi Ali (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. (Kabinet ini sangat melindungi importer pribumi, sangat berkeinginan mengubah perekonomian dari struktur colonial menjadi nasional)
4.     Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.(Kabinet Burnahudin)
c. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain :

SISTEM PEREKONOMIAN PASAR LIBERALIS/KAPITALIS

Dasar bekerjanya sistem ini adalah adanya invisible hand atau tangan yang tak terlihat yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari paham kebebasan. Paham kebebasan ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham ‘Laissez Faire’, yang mengendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah. Kaum klasik berpendapat seperti itu, karena menganggap bahwa keseimbangan ekonomi/pasar akan tercipta dengan sendirinya. Dasar pemikiran kaum klasik tersebut adalah :
1.     Hukum ‘SAY’, yang mengatakan bahwa setiap komoditi yang diproduksi tentulah ada yang membutuhkannya.
2.     Harga setiap komoditi itu bersifat fleksibel. Dengan demikian keseimbangan akan selalu terjadi. Kalaupun terjadi ketidak seimbangan pasar (kekurangan/kelebihan komoditi) itu hanya bersifat sementara, karena untuk selanjutnya keadaan tersebut akan kembali  dalam kondisi seimbang (equilibrium).
Dalam sistem perekonomian pasar liberalis, tugas pemerintah adalah mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani pihak swasta serta membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung.
Tugas pemerintah yang sangat penting (Suroso 1993) adalah :
1.     Berkewajiban melindungi negara dari kekerasan dan serangan negara liberal lainnya.
2.     Melindungi setiap anggota masyarakt sejauh mungkin dari ketidakadilan atau penindasan oleh anggota masyarakat lainnya atau mendirikan badan hukum yang dapat diandalkan.
3.     Mendirikan dan memelihara beberapa institusi atau saranan untuk umum yang tidak dapat dibuat oleh perorangan.
Secara umum karakteristik sistem ekonomi liberalis/kapitalis :
1.     Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasai pihak swasta.
2.     Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku.
3.     Rangsangan insentif atau umpan balik diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana untuk memotivasi para pelaku ekonomi.