Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Sebelum membicarakan mengenai pengeluaran
pemerintah di sektor pertanian dan kesehatan, sebaiknya kita awali
dengan membicarakan apa pengertian dari kebijakan fiskal.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah bentuk campur
tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu
negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok yaitu : perpajakan
(tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy)
(Mankiw,2003;Turnovsky,1981). Dengan instrumen tersebut dapat dijelaskan
bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi
perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi.
Peran Kebijakan Fiskal di Indonesia
Wuryanto (1996) dengan model
Interregional CGE menjelaskan desentralilasi fiskal dan performa
perekonomian di Indonesia (periode sebelum otonomi daerah) dimana
transfer fiskal dalam bentuk INPRES dapat memperbaiki kinerja ekonomi
nasional dan antar daerah di Indonesia.
Kebijakan Fiskal bagi Sektor Pertanian
Yudhoyono (2004) dengan model simultan
menyimpulkan bahwa ekonomi politik dalam kebijakan fiskal sangat penting
di Indonesia dalam mendorong pembangunan pertanian, pengurangan
kemiskinan dan perekonomian pedesaan.Revitalisasi pertanian dapat
dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran Pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Sektor Pertanian
Pemerintah Indonesia sampai periode
1980an telah memposisikan pertanian sebagai sektor penting dalam
perekonomian. Selama dua dekade lebih pembangunan pertanian menjadi
prioritas pokok dalam pembangunan. Komitmen kuat pemerintah dalam
pembangunan pertanian tersebut diwujudkan dalam belanja publik untuk
pertanian, subsidi, kebijakan harga pada tanaman pangan, deregulasi pada
perdagangan dan pemasaran, pembangunan irigasi. kelembagaan/kesisteman
pertanian, revitalisasi penyuluhan dan tata guna lahan (Muslim,2002).
Pengeluaran pemerintah untuk sektor
pertanian dapat berupa penyediaan bibit, subsidi pupuk, teknologi,
bantuan sosial dalam lingkup kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian, dan infrastruktur pedesaan (irigasi, transportasi, sarana da
prasarana pedesaan).
Penurunan intensitas kebijakan pertanian
di dunia yang ditandai dengan perubahan marjinal dalam program
pertanian(Scrimgeour and Pasour,1996) juga terjadi di Indonesia.
Pertanian semakin menurun secara tidak wajar sehingga sejak pertengahan
1990-an pertanian tidak mampu lagi menjadi pendukung tumbuh kembangnya
perekonomian Indonesia.Jika dalam pembangunan pertanian di Indonesia
peran pemerintah masih dipersyaratkan, maka penurunan tersebut lebih
dikarenakan menurunnya dukungan pemerintah dalam belanja pembangunan
(investasi publik) untuk sektor pertanian.Subsidi pertanian di Indonesia
secara keseluruhan masih merupakan bagian intervensi pemerintah yang
efektif untuk mengarahkan perbaikan produksi pertanian.
Di Cina, dari studi Fan and Zhang (2002)
menemukan korelasi yang sangat kuat antara belanja publik untuk
penelitian sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan dengan
pertumbuhan produktivitas pertanian. Di Indonesia, kemandegan dalam
penelitian pengembangan teknologi pertanian menyebabkan terjadinya
pelandaian pertumbuhan produktivitas komoditi pertanian untuk hampir
semua varietas. Ditambah lagi lahan yang semakin sempit sehingga
produksi pertanian menurun semakin tajam.
Pengeluaran pemerintah untuk sektor
pertanian sangat dibutuhkan demi keberlangsungan perokonomian dan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat
Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam. Kenyataannya masih
banyak komoditi pertanian yang di impor dari luar. Untuk itu, Pemerintah
harus berusaha untuk membangun kembali pertanian indonesia yang telah
mengalami kemunduran saat ini.
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Kesehatan di Indonesia
Besarnya jumlah penduduk indonesia serta
susunan distribusinya sangat berpengaruh pada derajat kesehatan
masyarakat. Hal demikian jelas berpengaruh pada terhadap berbagai
permasalahan dan upaya kesehatan.
Tingkat pendidikan yang masih rendah,
disamping tingkat penghasilan yang pada umumnya masih rendah merupakan
faktor yang menghambat upaya menggerakkan potensi masyarakat untuk
berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Terbatasnya tingkat
pendidikan, kurangnya ketrampilan dasar yang dimiliki kaum wanita,
terutama di pedesaan, juga berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran akan
manfaat pemeliharaan kesehatan., khususnya yang menyangkut kesehatan
ibu dan anak.
Deklarasi Alma Ata (1978) di Khazahktan
Uni Soviet yang dihadiri negara-negara di Dunia termasuk Indonesia,
telah disepakati delapan unsur pokok sebagai upaya pemerataan kesehatan,
dan juga sebagai pelayanan pelaksanaannya, yaitu pendidikan kesehatan,
pencegahan dan pengendalian permasalahan kesehatan, promosi gizi
masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik, kesehatan ibu
dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pengobatan yang tepat terhadap penyakit
serta pengadaan obat-obatan.
Berdasarkan delapan unsur pokok diatas
dapat diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari pemerataan kesehatan.
Namun, hal ini sudah seharusnya untuk terus diupayakan. Pemerintah
harus dapat melakukan pemerataan kesehatan ini. Pengeluaran pemerintah
pada sektor kesehatan harus dialokasikan, dimanfaatkan, dan dirasakan
langsung dampak positifnya oleh masyarakat. Semua itu juga harus
dibarengi oleh upaya peningkatan pendidikan di Indonesia sehingga
kesadaran masyarakat akan kesehatan bisa lebih ditingkatkan lagi.
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Pola pengeluaran dan pembiayaan kesehatan
di Indonesia menunjukkan karakteristik yang kompleks. Arus dana dalam
sektor ini mengalir dari berbagai sumber-sumber yang paling besar dan
utama adalah dari pemerintah yang dibayar oleh rumah tangga, sumbangan
pegawai untuk perawatan kesehatan pekerja dan bantuan asing.
Pengeluaran kesehatan nasional yaitu
semua pembayaran untuk perawatan kesehatan individual, biaya
administrasi dari program kesehatan non-profit pemerintah, biaya bersih
dari asuransi kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk promosi kesehatan
dan pencegahan penyakit, pendidikan personel kesehatan, penelitian
kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan.
Sumber :
Agriculture
Pedoman Bantuan sosial Ditjen PPHP Tahun 2012
Health
http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/272017/11_01858.pdf
Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Korupsi bukan penyakit, namun suatu gejala rusaknya sistem akuntabilitas
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Korupsi bukan penyakit, namun suatu gejala rusaknya sistem akuntabilitas
Korupsi merupakan
gejala kegagalan akuntabilitas.
Mencerminkan insentif yang berlaku di mana manfaat
dari korupsi yang tinggi dan risiko tertangkap
atau sedang dihukum karena korupsi rendah. Masa
lalu melemparkan bayangan besar atas hadir di Indonesia. Banyak praktek-praktek yang
berlaku selama berlanjut Orde Baru. Ini termasuk pengoperasian yayasan, bisnis,
di samping, oleh militer
dan polisi, dan pengumpulan biaya informal
dan retribusi, kurangnya transparansi gaji dan
tunjangan.
Kartono
(1983) memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan
wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, dan atau merugikan
kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus
dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber
kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan- kekuatan formal
(misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri
sendiri. Dengan pernyataan lain korupsi
adalah adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat
atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau
keluarga, sanak saudara, dan teman.
Juniadi Suwartojo (1997) menyatakan bahwa korupsi ialah
tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang
berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan
melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian
fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau
pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam
perizinan dan/atau jasa lainnya dengan tujuan keuntungan pribadi atau
golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan
dan/atau keuangan negara/masyarakat.
Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Mekanisme transmisi tingkat suku bunga 1
Mekanisme transmisi tingkat suku bunga 2
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Mekanisme transmisi tingkat suku bunga 1
Modal
merupakan perpindahan dana dari masyarakat, unit bisnis, dan pemerintah ke bank
atau lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, bank menjadi kreditur dalam titik
perputaran dana. dana yang telah diterima dari masyarakat akan digunakan untuk
menyalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Dalam hal ini
masyarakat yang kekurangan dana mempunyai alternatif untuk meminjam dana dari
bank. Begitupun sebelumnya masyarakat yang kelebihan dana akan menyimpan dana
ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat yang meminjam dana dibebankan
bunga sebagai harga dana yang dipinjam. Jadi, tingkat bunga adalah harga dari
pinjaman.
Suku
bunga memperngaruhi keputusan seseorang atau rumah tangga untuk meminjam uang
di bank. Makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keingnan masyarakat untuk
meminjam uang di bank. Seseorang atau rumah tangga akan meminjam uang di bank
saat mereka ingin membeli sesuatu dengan memilih untuk menarik kredit atau
pinjaman janga panjang. Semua kegiatan itu berujung pada kegiatan konsumsi.
Pada
perusahaan peminjaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kegiatan investasi dan
konsumsi. Dalam kegiatan investasi perusahaan biasanya membandingkan tingat
suku bunga di bank dengan pasar modal. Jika tingkat suku bunga di bank lebih
rendah perusahaan akan memilih untuk meminjam uang di bank untuk berinvestasi
kembali.. Sedangkan jika tingkat suku bunga di bank lebih tinggi perusahaan
akan lebih cenderung menerbitkan obligasi atau saham. Dalam kegiatan konsumsi
perusahaan akan menambah pinjaman yang sebelumnya untuk digunakan sebagai biaya.
Biaya tersebut sebagian digunakan untuk kegiatan oprasional perusahaan yang
akan menghasilkan keuntungan. Sebagian lagi digunakan untuk membayar gaji
karyawan. Karyawan tersebut menggunakan gajinya untuk memenuhi kebutuhan
mereka.
Suku bunga memperngaruhi tingkat pengambilan
hipotek. Pengambilan hipotek bisa dengan mengakumulasi hipotek yang sebelumnya
atau dengan mengambil hipotek baru. Mengakumulasi hipotek sebelumnya biasanya
dilakukan untuk pendapatan pribadi untuk
memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, juga digunakan untuk modal properti
yang nanti keuntungannya dipakai untuk konsumsi. Kalau mengambil hipotek baru,
biasanya digunakan untuk permintaan New
Housing, untuk investasi. Jika suku
bunga lagi tinggi, maka masyarakat akan cenderung lebih menggunakan uangnya
untuk ditabung di bank, yang nantinya akan digunakan untuk kegiatan konsumsi
juga.
Mekanisme transmisi tingkat suku bunga3
Tingkat suku bunga mempengaruhi
nilai tukar. Nilai tukar adalah
harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata
uang terhadap nilai mata uang lainnya (Salvatore 1997:9). Kenaikan nilai
tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang asing. Penurunan
nilai tukar uang dalam negeri disebut depresiasi atas mata uang asing.
Saat
nilai tukar mengalami apresiasi, harga impor dalam negeri akan menurun sehingga
permintaan impor akan mengalami kenaikan. Harga ekspor dalam negeri akan
meningkat sehingga permintaan akan ekspor akan menurun.
Saat
nilai tukar mengalami depresiasi, harga impor dalam negeri akan meningkat
sehingga permintaan impor akan menurun. Harga ekspor dalam negeri akan menurun
sehingga permintaan ekspor akan meningkat. Kedua hal tersebut akan bertemu di
neraca pembayaran.
Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
1. Judul : Economic Impact of Tourism and Globalization in Indonesia
2. Tema : Pengaruh globalisasi terhadap pariwisata Indonesia
3. Pengarang : Guntur Sugiayarto, Adam Blake, M. The Sinclair
4. Latar belakang :
Kebijakan liberalisasi perdagangan memungkinkan negara untuk menuai keuntungan dari spesialisasi produksi atas dasar keunggulan komparatif, dan sejumlah masalah dapat terjadi. Pertumbuhan dari pariwisata dapat membantu masalah yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan.
Awalnya
globalisasi berdampak buruk terhadap neraca perdagangan Indonesia
karena ditetapkannya kebijakan dengan mengurangi tarif impor dan
pengenaan pajak pada komoditas domestik. Hal ini tentunya akan berdampak pada sisi produksi karena dengan penurunan harga domestik makan membuat para produsen lebih kompetitif dalam bersaing dengan persaingan yang ada di pasar.
- Masalah apa yang mungkin terjadi dalan liberalisasi perdagangan?
- Apa dampak yang diakibatkan dari globalisasi pertumbuhan pariwisata asing ?
Makalah ini menggunakan model model komputasi keseimbangan unum perekonomian Indonesia untuk memeriksa efek dari globalisasi melalui pengurangan tarif, sebagai kebijakan yang berdiri sendiri dan dalam hubungannya dengan pertumbuhan pariwisata.
7. Hasil :
Masalah yang mungkin terjadi dalam liberalisasi perdagangan yang pertama adalah mengambil bentuk defisit neraca perdagangan. Konsumen membeli dalam jumlah peningkatan impor yang lebih murah. Yang kedua melibatkan defisit anggaran pemerintah, karena pemerintah menerima pendapatan kurang dari tarif yang lebih rendah. Kekhawatiran yang ketiga adalah efek dari liberalisasi perdagangan terhadap distribusi pendapatan dan tingkat kesejahteraan penduduk setempat.
Hasil menunjukan bahwa pertumbuhan pariwisata menguatkan efek positif dari globalisasi dan mengurangi dampak buruknya. Produksi meningkatkan dan kesejahteraan membaik, sementara efek buruk pada defisit pemerintah dan neraca perdagangan berkurang.
Peluang pariwisata di Indonesia dapat dijadikan suatu solusi untuk peningkatan neraca perdagangan karena meningkatnya permintaan pariwisata asing akan memperluas lapangan pekerjaan dan memajukan perekonomian di Indonesia.
Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
1. Judul : Trade Liberalization and Labor Demand Elasticity in Indian Manufacturing
2. Tema : Liberalisasi perdagangan
3. Pengarang : Bishwanath Goldar
4. Tahun : November 2008
5. Latar belakang :
Ada sejumlah studi tentang pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap elastisitas permintaan tenaga kerja di industri. Beberapa telah dilakukan oleh negara-negara maju dan beberapa negara berkembang.
Liberalisasi perdagangan memiliki efek positif pada elastisitas permintaan tenaga kerja di industri. Bishwanath Goldar menguji hal itu pada industri India dengan menggunakan Survey Industri Tahunan data pada tahun 1980-81 sampai 1997-98, dan analisis elastisitas dengan menggunakan data 1973-74 sampai 2003-04. Namun, elastisitas yang diperkirakan untuk periode pasca-reformasi lebih rendah dari periode pra-reformasi.
Peningkatan yang disebutkan dalam elastisitas permintaan tenaga kerja timbul dari liberalisasi perdagangan yang memiliki implikasi penting bagi hasil pasar tenaga kerja, terutama bagi negara-negara berkembang. Efek dari liberalisasi perdagangan terhadap elastisitas permintaan tenaga kerja merupakan masalah yang penting untuk diuji.
6. Masalah :
- Tergantung pada apakah elastisitas permintaan tenaga kerja pada suatu perusahaan dalam kondisi persaingan ?
- Apa yang diharapkan dari liberalisasi perdagangan ?
- Perbedaan elastisitas permintaan tenaga kerja pra-reformasi dan pasca-reformasi ?
- Sumber data : sumber dasar dari data untuk penelitian ini adalah Survey Tahunan Industri yang diterbitkan oleh Organisasi Pusatu Statistik, Pemerintahan India.
- Variabel :
* Penggunaan data pada dua digit tingkat industri.
8. Hasil :
Dalam kondisi persaingan, elastisitas permintaan tenaga kerja pada suatu perusahaan tergantung pada : (a) elastisitas subtitusi antara input tenaga kerja dan lainnya, (b) elastisitas harga permintaan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan, (c) pangsa biaya tenaga kerja dalam biaya total produksi.
Liberalisasi perdagangan diharapkan dapat meningkatkan elastisitas subtitusi antara input tenaga kerja dan lainnya. Membuka pasar domestik untuk impor yang diperkirakan akan menaikan elastisitas harga permintaan untuk produk perusahaan dalam negeri, karena tersedianya pengganti untuk peroduk apapun.
Pada pra-reformasi diperkirakan elastisitas permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari pada elastisitas saat pasca-reformasi yaitu, 0,41 (niali absolut). Pada pasca-reformasi lebih rendah yaitu, 0,21 (nilai absolut). Namun, dengan pemeriksaan lebih dekat dari data menunjukan bahwa ada kecenderungan penurunan elastisitas permintaan tenaga kerja di industri India pada masa pra-reformasi. Tampaknya tren penurunan elastisitas permintaan tenaga kerja ditangkap dan terbalik sejak pertengahan 1990-an. Masuk akal jika kita menyimpulkan bahwa peningkatan yang diamati dalam elastisitas permintaan tenaga kerja pada periode setelah pertengahan 1990-an disebabkan dalam ukuran yang signifikan untuk liberalisasi perdagangan. Faktor-faktor lain seperti melemahnya kekuatan serikat pekerja mungkin telah memberi kontribusi pada kenaikan elastisitas permintaan tenaga kerja setelah pertengahan 1990-an.
Mata Kuliah Teori Ekonomi 1 - Dr. Prihantoro
Mata Kuliah Teori Ekonomi 1 - Dr. Prihantoro
