Menurut saya strategi ini adalah strategi yang cocok untuk Indonesia agar perekonomian di Indonesia semakin maju. Dengan strategi seperti ini, setiap wilayah di Indonesia akan terperhatikan dan tidak ada lagi wilayah yang "terbelakang". Yang salah dari sistem perekonomian di Indonesia saat ini adalah pemusatan pada satu wilayah sehingga banyak daerah di luar pusat pemerintahan yang perekonomiannya masih rendah.
Inti dari konsep ini adalah menekankan peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu. Maksudnya adalah setiap wilayah merencakan untuk membangun wilayahnya dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah pusat haruslah menopang setiap rencana yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah untuk memajukan daerahnya. Setiap daerah akan memiliki programnya masing-masing yang sesuai dengan daerah itu sendiri agar warganya memiliki tingkat pendapatan yang tinggi. Karena pada dasarnya hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedoman pembangunan nasional.
Upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila diarahkan pada perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan itu, Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan Pasal 34 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Pembangunan nasional adalah pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat, dilaksanakan di semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek perta¬hanan keamanan, serta merupakan kehendak seluruh bangsa untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata, untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tenteram, dan rasa ke-adilan bagi seluruh rakyat.
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional senantiasa memperhatikan asas-asas pembangunan, antara lain, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara. Pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, di mana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan serta dan menikmati hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara, serta menuju pada keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan materiil dan spiritual.
Pembangunan yang merata materiil adalah perwujudan Kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tingkat perkembangan ekonomi hams serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila, dan mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta memiliki kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata.
Pembangunan yang merata spiritual adalah pembangunan yang merata bagi masyarakat dalam pengembangan rohani, budaya, dan rasa kesetiakawanan sosialnya, yang tercermin dalam keselarasan hubungan antara manusia dan Tuhannya, antara sesama manusia, serta antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya. Keselarasan hubungan ini dalam pembangunan nasional merupakan perwujudan kesatuan politik dan sosial wilayah Kepulauan Nusantara, bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang merata dan seimbang, serta ada keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Rasa keadilan, keamanan, ketenteraman, dan kemajuan dari pembangunan dirasakan merata oleh seluruh rakyat sesuai dengan peran serta dan sumbangannya dalam pembangunan.
Maka dari itu, sebenarnya pemerintah perlu memperhatikan masalah ini dengan serius, jika kita memang bertekad ingin memajukan kesejahteraan umum di Indonesia haruslah ada niat yang serius juga untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Sudah terlalu banyak orang penting yang hanya memikirkan kemakmuran dirinya sendiri sehingga banyak sekali rakyat yang miskin dan kehidupannya tidak sejahtera. Sudah saatnya kita mempunyai orang-orang penting dalam pemerintahan yang memikirkan kesejahteraan kehidupan rakyat, karena kalu seperti ini terus, kita seakan dijajah oleh orang Indonesia sendiri.
Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan. Direktur Econit, Hendri Saparini mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asean yang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah orang miskin yang tinggal di Indonesia pada tahun 2011 hanya sekitar 30 juta. Namun, Bank Dunia melaporkan bahwa jumlah orang Indonesia yang bisa dikatakan untuk hidup dekat dengan garis kemiskinan sebesar 40 persen dari populasi. Mengutip data United Nations Development Program (UNDP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia juga berada di bawah standar dunia.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia telah meningkat menjadi 6,5 persen pada kuartal ketiga tahun 2011 akan tetapi masyarakat belum juga merasakan kesejahteraan," kata Saparini di Malaysia dalam seminar "Optimisme Ekonomi Indonesia 2012: Antara Tekanan, Ketidakstabilan dan Ketidakadilan" yang diselenggarakan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Malaysia, hari ini.
Dalam rilis PPI Malaysia yang dikirim hari ini, Hendri juga menyampaikan adanya data yang kontradiktif dan fakta. "Dapat dimengerti bila orang mempertanyakan angka-angka BPS dan kredibilitas, serta 6,5 persen pertumbuhan diklaim oleh pemerintah. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi secara eksklusif. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat belum meningkat secara signifikan.
Tidak ada pilihan lain bagi pemerintah, untuk dengan jujur mengakui bahwa pembangunan saat ini ekonomi negara sedang salah arah. "Indonesia memerlukan strategi pembangunan baru, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dan mengutamakan kepentingan nasional," tuturnya. Ketua Umum PPI Malaysia, Zulham Effendi, mengatakan kajian ini juga merupakan tahap awal pendalaman permasalahan Bangsa Indonesia, yang nanti akan dibahas pada Kongres Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-dunia 2012 pada tanggal 16-19 Februari 2012 di Kuala Lumpur. Pada kongres tersebut rencananya akan dihadiri sekitar 40 PPI Negara dan 10 Badan Esekutif Mahasiswa sebagai peninjau.
Penerapan kebijaksanaan pemerataan melalui delapan jalur pemerataan dalam kenyataan berkaitan dengan kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Mengikuti alur delapan jalur pemerataan, di bawah ini akan diuraikan secara singkat upaya pemerataan dan penanggulangan kemiskinan dalam PJP I (Pembangunan Jangka Panjang I).
Dalam mengatasi masalah kebutuhan pangan rakyat banyak, pembangunan pertanian terutama melalui revolusi hijau di bidang pertanian tanaman pangan padi, yang dilakukan dengan pola bimbingan massal (bimas), telah berhasil meningkatkan produksi dengan laju yang mencapai dua kali lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk. Keberhasilan dalam produksi pertanian tanaman pangan yang berkelanjutan inilah yang akhirnya dapat mengantarkan bangsa Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Selanjutnya, keberhasilan peningkatan produksi padi melalui pola bimas itu diterapkan pula dalam mengembangkan komoditas lain seperti palawija, peternakan, perikanan, dan beberapa komoditas perkebunan.
Sumber :
Buku Perekonomian Indonesia
http://elroisilalahi.blogspot.com/2012/05/strategi-pembangunan-indonesia-strategi.html
