Government Expenditure (Agriculture and Health)
Anggota :
Novice Lebrie Sagilitany (25211246)
Arinda Pramesti (29211380)
Rina Mardiani (26211221)
Sebelum membicarakan mengenai pengeluaran
pemerintah di sektor pertanian dan kesehatan, sebaiknya kita awali
dengan membicarakan apa pengertian dari kebijakan fiskal.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Fiskal adalah bentuk campur
tangan pemerintah dalam perekonomian dan pembangunan ekonomi suatu
negara. Kebijakan fiskal memiliki dua instrumen pokok yaitu : perpajakan
(tax policy) dan pengeluaran (expenditure policy)
(Mankiw,2003;Turnovsky,1981). Dengan instrumen tersebut dapat dijelaskan
bagaimana pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kondisi
perekonomian, tingkat pengangguran, dan inflasi.
Peran Kebijakan Fiskal di Indonesia
Wuryanto (1996) dengan model
Interregional CGE menjelaskan desentralilasi fiskal dan performa
perekonomian di Indonesia (periode sebelum otonomi daerah) dimana
transfer fiskal dalam bentuk INPRES dapat memperbaiki kinerja ekonomi
nasional dan antar daerah di Indonesia.
Kebijakan Fiskal bagi Sektor Pertanian
Yudhoyono (2004) dengan model simultan
menyimpulkan bahwa ekonomi politik dalam kebijakan fiskal sangat penting
di Indonesia dalam mendorong pembangunan pertanian, pengurangan
kemiskinan dan perekonomian pedesaan.Revitalisasi pertanian dapat
dijadikan penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pengeluaran Pemerintah Indonesia untuk Pembangunan Sektor Pertanian
Pemerintah Indonesia sampai periode
1980an telah memposisikan pertanian sebagai sektor penting dalam
perekonomian. Selama dua dekade lebih pembangunan pertanian menjadi
prioritas pokok dalam pembangunan. Komitmen kuat pemerintah dalam
pembangunan pertanian tersebut diwujudkan dalam belanja publik untuk
pertanian, subsidi, kebijakan harga pada tanaman pangan, deregulasi pada
perdagangan dan pemasaran, pembangunan irigasi. kelembagaan/kesisteman
pertanian, revitalisasi penyuluhan dan tata guna lahan (Muslim,2002).
Pengeluaran pemerintah untuk sektor
pertanian dapat berupa penyediaan bibit, subsidi pupuk, teknologi,
bantuan sosial dalam lingkup kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian, dan infrastruktur pedesaan (irigasi, transportasi, sarana da
prasarana pedesaan).
Penurunan intensitas kebijakan pertanian
di dunia yang ditandai dengan perubahan marjinal dalam program
pertanian(Scrimgeour and Pasour,1996) juga terjadi di Indonesia.
Pertanian semakin menurun secara tidak wajar sehingga sejak pertengahan
1990-an pertanian tidak mampu lagi menjadi pendukung tumbuh kembangnya
perekonomian Indonesia.Jika dalam pembangunan pertanian di Indonesia
peran pemerintah masih dipersyaratkan, maka penurunan tersebut lebih
dikarenakan menurunnya dukungan pemerintah dalam belanja pembangunan
(investasi publik) untuk sektor pertanian.Subsidi pertanian di Indonesia
secara keseluruhan masih merupakan bagian intervensi pemerintah yang
efektif untuk mengarahkan perbaikan produksi pertanian.
Di Cina, dari studi Fan and Zhang (2002)
menemukan korelasi yang sangat kuat antara belanja publik untuk
penelitian sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan dengan
pertumbuhan produktivitas pertanian. Di Indonesia, kemandegan dalam
penelitian pengembangan teknologi pertanian menyebabkan terjadinya
pelandaian pertumbuhan produktivitas komoditi pertanian untuk hampir
semua varietas. Ditambah lagi lahan yang semakin sempit sehingga
produksi pertanian menurun semakin tajam.
Pengeluaran pemerintah untuk sektor
pertanian sangat dibutuhkan demi keberlangsungan perokonomian dan
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat
Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam. Kenyataannya masih
banyak komoditi pertanian yang di impor dari luar. Untuk itu, Pemerintah
harus berusaha untuk membangun kembali pertanian indonesia yang telah
mengalami kemunduran saat ini.
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Kesehatan di Indonesia
Besarnya jumlah penduduk indonesia serta
susunan distribusinya sangat berpengaruh pada derajat kesehatan
masyarakat. Hal demikian jelas berpengaruh pada terhadap berbagai
permasalahan dan upaya kesehatan.
Tingkat pendidikan yang masih rendah,
disamping tingkat penghasilan yang pada umumnya masih rendah merupakan
faktor yang menghambat upaya menggerakkan potensi masyarakat untuk
berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Terbatasnya tingkat
pendidikan, kurangnya ketrampilan dasar yang dimiliki kaum wanita,
terutama di pedesaan, juga berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran akan
manfaat pemeliharaan kesehatan., khususnya yang menyangkut kesehatan
ibu dan anak.
Deklarasi Alma Ata (1978) di Khazahktan
Uni Soviet yang dihadiri negara-negara di Dunia termasuk Indonesia,
telah disepakati delapan unsur pokok sebagai upaya pemerataan kesehatan,
dan juga sebagai pelayanan pelaksanaannya, yaitu pendidikan kesehatan,
pencegahan dan pengendalian permasalahan kesehatan, promosi gizi
masyarakat, penyediaan air bersih dan sanitasi yang baik, kesehatan ibu
dan anak termasuk keluarga berencana, imunisasi, pencegahan dan
pengendalian penyakit menular, pengobatan yang tepat terhadap penyakit
serta pengadaan obat-obatan.
Berdasarkan delapan unsur pokok diatas
dapat diketahui bahwa Indonesia masih jauh dari pemerataan kesehatan.
Namun, hal ini sudah seharusnya untuk terus diupayakan. Pemerintah
harus dapat melakukan pemerataan kesehatan ini. Pengeluaran pemerintah
pada sektor kesehatan harus dialokasikan, dimanfaatkan, dan dirasakan
langsung dampak positifnya oleh masyarakat. Semua itu juga harus
dibarengi oleh upaya peningkatan pendidikan di Indonesia sehingga
kesadaran masyarakat akan kesehatan bisa lebih ditingkatkan lagi.
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Pola pengeluaran dan pembiayaan kesehatan
di Indonesia menunjukkan karakteristik yang kompleks. Arus dana dalam
sektor ini mengalir dari berbagai sumber-sumber yang paling besar dan
utama adalah dari pemerintah yang dibayar oleh rumah tangga, sumbangan
pegawai untuk perawatan kesehatan pekerja dan bantuan asing.
Pengeluaran kesehatan nasional yaitu
semua pembayaran untuk perawatan kesehatan individual, biaya
administrasi dari program kesehatan non-profit pemerintah, biaya bersih
dari asuransi kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk promosi kesehatan
dan pencegahan penyakit, pendidikan personel kesehatan, penelitian
kesehatan, dan pembangunan fasilitas kesehatan.
Sumber :
Agriculture
Pedoman Bantuan sosial Ditjen PPHP Tahun 2012
Health
http://elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/272017/11_01858.pdf
